Kategori Berita Fraksi PKS Profil Singkat No Anggota: A-92
Komisi: IX (Kependudukan, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi)
Badan: Panitia Anggaran DPR
Telp/Fax:
5756436/5756437
Daerah Pemilihan:
KALSEL 1
Asisten:
Mutia Febrina
Ruang:
317 Gd Nusantara II Lantai 3
Email: aboebakar@cbn.net.id
|
Home » Berita » Infrastruktur » Perhubungan & Telekomunikasi
Senin, 12/01/2009 | 2948 klik
KM Teratai Prima Tenggelam
Pemerintah diminta untuk tidak menyalahkan cuaca atas peristiwa tengelamnya KM Teratai Prima di Perairan Majene, Baturoro, Sulawesi Barat, Ahad dini hari kemarin sebelum melakukan investigasi dan penyelidikan. Sebab bisa saja kecelakaan transportasi laut tersebut disebabkan oleh kelalaian manusia (human error) atau persoalan teknis.
Home » Berita » Infrastruktur » Perhubungan & Telekomunikasi
Senin, 15/09/2008 | 2948 klik
Jelang Mudik Lebaran 2008
Anggota Komisi V DPR RI, Aboe Bakar Al-Habsyi menyatakan infrastruktur transportasi menjelang lebaran di 2008 masih mengkhawatirkan. ā€¯Nampaknya pemerintah belum sepenuhnya siap menjelang arus mudik lebaran tahun ini,ā€¯ kata dia di sela-sela rapat dengar pendapat Komisi V DPR dengan Departemen Perhubungan di gedung wakil rakyat, Senin (15/9).
Home » Berita » Infrastruktur
Kamis, 11/09/2008 | 2948 klik
Kasus Lumpur Lapindo
Anggota Komisi V DPR, Aboe Bakar Al Habsyi mengusulkan agar Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo DPR segera memberi rekomendasi yang konkrit terkait penanggulangan lumpur di wilayah semburan yang kian meluas beserta solusi bagi masyarakat yang menjadi korbannya.
Home » Berita » Infrastruktur » Perhubungan & Telekomunikasi
Selasa, 27/05/2008 | 2939 klik
Keinginan Pemerintah untuk merevisi PP Nomor 82 tahun 1999 bahwa usaha keagenan kapal di dalam negeri tidak diwajibkan lagi memiliki kapal sendiri mendapat pertentangan dari Senayan. Anggota Komisi Perhubungan DPR RI dari unsur PKS Aboe Bakar Al Habsy satu diantaranya.
Home » Berita » Infrastruktur » Perhubungan & Telekomunikasi
Selasa, 18/03/2008 | 2952 klik
Kasus Adam Air
Rencana tutupnya Maskapai Penerbangan Adam Air menunjukkan pemerintah telah gagal dalam membina Airline. Padahal sebagai regulator pemerintah memiliki kewajiban melakukan pembinaan airline seperti yang diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang nomor 15 tahun 1992.
Home » Berita » Infrastruktur » Perhubungan & Telekomunikasi
Selasa, 11/03/2008 | 2949 klik
Aboe Bakar Al Habsy, Anggota Komisi V DPR-RI
Anggota Komisi V DPR Aboe Bakar Alhabsyi menilai kejadian tergelincirnya pesawat Adam Air di Bandara Hang Nadim, Batam sebagai dampak dari deregulasi penerbangan yang terlalu mengedepankan kepentingan ekonomis semata.
Home » Berita » Infrastruktur
Kamis, 28/02/2008 | 2944 klik
Baru-baru ini Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Departemen Perhubungan menggagas Sistem Electronic Road Pricing (ERP) untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Ini merupakan kebijakan kesekian kalinya yang pernah dirumuskan Pemerintah atau pun Pemda DKI meski kebijakan sebelumnya seperti Pola Transportasi Makro masih belum dievaluasi.
Home » Berita » Infrastruktur » Perhubungan & Telekomunikasi
Selasa, 26/02/2008 | 2963 klik
Sarana bantu navigasi dalam dunia pelayaran merupakan sarana yang penting untuk menjaga keselamatan berlayar bagi kapal-kapal dan sudah diatur dalam ketentuan inernasional tentang persyaratan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), termasuk pula yang berkaitan dengan karakteristik irama suaranya. Selain itu ada Telekomunikasi Pelayaran/Stasiun Radio Pantai (SROP)
Home » Berita » Infrastruktur » Perhubungan & Telekomunikasi
Selasa, 19/02/2008 | 2941 klik
Sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis yang unik yang berbeda dari negara-negara lain, tentunya masyarakat akan terbiasa dengan apa yang dinamakan pelabuhan. Dengan pengertian awam bahwa pelabuhan adalah tempat berlabuh atau bersandarnya kapal, tempat naik turun penumpang atau bongkar muat barang. Namun pengertian terminal? mungkin masrakat umum akan mengaitkannya dengan terminal bus, misalnya. Karena itu apa yang masyarakat selama ini menyebutnya pelabuhan, sesungguhnya itu hanya layak disebut terminal
Home » Berita » Infrastruktur » Pertanian & Pangan
Selasa, 12/02/2008 | 2940 klik
Anggota Komisi V DPR RI Aboe Bakar Al-Habsy menyayangkan keputusan Departemen Pekerjaan Umum (PU) yang memotong 15 persen anggaran tanpa konsultasi sebelumnya dengan Panitia Anggaran. Padahal dalam penyusunan APBN 2008 khususnya sektor PU pemerintah sudah sepakat untuk mengakomodasi saran dan masukan Anggota Komisi V.
|
Arsip
|
